Syari’at Islam

Dalam acara kajian kemisan di masjid dekat rumah, dibahas sebuah kitab karya fuqaha besar pada jamannya yaitu Ibnu Hajar al Atsqalani berjudul Bulughul Maram. Tema pada malam tersebut adalah “bab jual beli”. Pembicara adalah ‘ustadz lokal’ lulusan dari salah satu pesantren besar di pulau Jawa. Dalam kajian tersebut, beliau menjelaskan pembahasan secara rinci (tafsili) diselingi guyonan-guyonan khas pesantren.

Ustadz menggambarkan sistem ekonomi yang real dan sistem ekonomi yang non real. Sistem ekonomi real adalah yang diperintahkan dan beliau berinama sunnah. Sedang yang non real beliau katakan terlarang atau haram. Dalam bahasa akademik, sistem ekonomi real ini dinamakan sistem Islam atau Syariat Islam. Adapun yang membangun perekonomiannya melalui sistem ekonomi non real dinamakan sistem ekonomi kapitalisme. Sangat jelas saya kira pembahasan tersebut.

Namun, ketika saya tanyakan, apakah yang ustadz sampaikan itu harus dilaksanakan karena merupakan Syariat Islam? Beliau menjawab,”Itu kan jaman nabi, sekarang kan jamannya beda. kondisional saja lah…. Kalau dulu pakai uang emas dan perak dan sekarang pakai uang kertas, …. Ini kan jamannya. Jadi tak masalah lah!.”

“Saya beristigfar waktu itu. Jadi…untuk apa ustadz (dan para ustadz lainnya…mungkin!) mengajarkan fiqh selama ini kalau bukan untuk diterapkan?!!!”

“Akhirnya terjadilah diskusi yang panjang dengan beliau. Ternyata….Pemahaman beliau tentang Sistem Ekonomi Islam belum terlalu mendalam. Persepsi tentang Syariat Islam dalam benak beliau adalah sunnah, kalau jaman nabi sudah dilaksanakan, sekarang mah bila memungkinkan kerjakan, kalau tidak bisa ya gimana lagi…. .

Ikhwan sekalian, untuk menambah tsaqafah kita kali ini, saya sampaikan sebuah tulisan fundamental karya Ust.Ir. Ahmad Hasan berkenaan judul di atas. Selamat membaca!

SELURUH AMAL perbuatan manusia tidak memiliki suatu status hukum sebelum datangnya pernyataan dari syara’. Amal itu tidak tergolong wajib, sunnah, makruh ataupun mubah manusia boleh melakukan amal itu sesuai dengan pengetahuannya dan berdasarkan pandangan atas kemaslahatan manusia sebab tidak ada “taklif” (beban hukum) sebelum sampai pernyataan syara’. Allah SWT berfirman :

“(Dan) kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”. (Q.S. Al Isra 15).

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa Allah SWT memberikan jaminan kepada hamba-Nya; tidak akan datang azab kepada hamba-Nya atas perbuatan yang mereka lakukan, sebelum diutusnya seorang Rasul kepada mereka. Jadi mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan. Sebab, mereka tidak terbebani oleh satu hukum pun. Tatkala Allah SWT mengutus seorang rasul kepada mereka, maka terikatlah mereka dengan risalah yang dibawa oleh rasul tersebut. Allah SWT berfirman:

“(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu” (Q.S. An-Nisaa:165).

Dengan demikian, siapa pun yang tidak beriman kepada Rasul tersebut, pasti ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, tentang ketidakimanannya dan ketidak-terikatannya terhadap hukum-hukum yang dibawa Rasul tersebut. Begitu pula bagi bagi yang beriman kepada Rasul serta mengikatkan diri pada hukum yang dibawanya ia pun akan dimintai pertanggungjawaban tentang penyelewengan terhadap sebagian hukum dari hukum-hukum yang dibawa Rasul tersebut.
Untuk itu seluruh kaum muslimin diperintahkan melakukan amal perbuatannya sesuai dengan hukum Islam, karena kewajiban atas mereka untuk menyesuaikan amal perbuatannya dengan segala perintah dan larangan Allah SWT. Allah SWT berfirman:

“…apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah…”(Q.S. Al-Hasyr:7).

Tidak berarti dikatakan di sini, bahwa barangsiapa yang tidak datang kepadanya suatu perintah atau larangan dari Rasul secara langsung (karena masa Rasullulah SAW. telah lewat) maka ia tidak termasuk “mukallaf” (orang yang terbebani hukum). Sebab beban hukum menurut syara’ adalah ‘aam (bersifat umum), sebagaimana umumnya risalah untuk seluruh manusia. Atau tidak dapat dinyatakan dengan suatu pengertian bahwa ada perbuatan-perbuatan tersebut yang lolos dari hukum syariat. Firman Allah SWT :

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku (Muhammad) adalah utusan Allah untuk kaum semuanya” ( Q.S. Al-A`raf 158).

    Oleh karena itu telah menjadi suatu yang pasti bahwa apapun yang dibawa Rasul dari suatu hukum akan mencakup setiap perbuatan dan apa-apa yang dilarang olehnya juga mencakup setiap perbuatan.
    Dengan demikian setiap muslim yang hendak melakukan suatu perbuatan untuk memenuhi kebutuhannya atau mencari suatu kemaslahatan, maka wajib baginya secara syar`iy mengetahui hukum Allah tentang perbuatan tersebut sebelum ia melakukannya, sehingga ia dapat berbuat sesuai dengan hukum syara’.

    Juga tidak dapat dikatakan bahwa suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan syara’` atasnya, lalu manusia diberi kebebasan memilih apakah melakukannya atau tidak. Jika demikian itu berarti syariat Islam mempunyai kekurangan dan tidak cocok kecuali untuk masa dan keadaan tertentu. Tentu saja hal ini bertentangan dengan syari’at itu sendiri serta kenyataan yang sesuai dengannya.

    Memang syari`at tidak datang dengan hukum-hukum secara terperinci mengenai suatu masalah, sehingga manusia merasa cukup dengan hukum-hukum secara terperinci tersebut. Tetapi Islam datang dengan ma`na-ma`na umum yang berkaitan dengan problema hidup dan dengan suatu titik pandang bahwa sasarannya adalah manusia, tanpa memandang waktu dan tempat. Kemudian mengalirlah dibawah ma`na–ma`na umum tersebut berbagai ma`na cabang yang lain. Jika muncul suatu permasalahan atau kejadian baru, maka ia haurs dikaji dan difahami. Kemudian dilakukan istinbath hukum (penggalian status hukum) dari dalil-dalil yang bersifat umum yang terkandung dalam syari’at, maka jadilah hasil istinbath dari suatu pendapat sebagai suatu hukum Allah dalam masalah tersebut.

    Kaum muslimin melakukan istinbath sejak wafatnya Rasulullah SAW, hingga lenyapnya kekhalifahan Islam di muka bumi ini. Kaum muslimin tidak pernah berhenti mengikatkan diri mereka kepada syari’at Islam dalam kehidupan mereka. Dimasa Abu Bakar ra ; muncul permasalahan-permasalahan baru yang tidak dijumpai dizaman Rasulullah SAW ; begitu pula telah muncul persoalan-persoalan baru dimasa Harun al Rasyid yang tidak ditemuai dimasa Abu Bakar ra. Disini para mujtahidin berusaha menggali status hukum terhadap ratusan bahkan ribuan masalah yang sebelumnya tidak pernah ditemukan.

    Demikianlah kaum muslimin telah melaksanakan syari’at Islam dalam setiap masalah dan kejadian, karena syari’at Islam telah mencakup seluruh perbuatan manusia, tidak ada satupun masalah yang terjadi kecuali ada pemecahan hukumnya.

    Oleh karena itu wajib bagi setiap muslimin untuk senantiasa mengaitkan seluruh perbuatannya dengan hukum syari`at Islam, serta tidak melakukan suatu perbuatan kecuali jika sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT.[]

[Ibnu Khaldun Aljabari. I/Nov/08]

Related Post

Humas PI

“Menuju Era Dakwah Tanpa Batas” ~~Kantor Sekretariat Galeri Dakwah Percikan Iman @Ruko Komplek Kurdi Regency No.33A Inhoftank Bandung 40235 Telp.022-8888 506640235 | 08112216667 | info@percikaniman.org

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *