Selamat Tinggal Penghambat Pemilu

Segenap calon anggota legislatif (caleg), kader, dan simpatisan partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) 2009, kini tak lagi ragu, tanpa hambatan melangkah dalam meraih cita-citanya, mewujudkan Indonesia lebih makmur dan sejahtera. Di balik itu semua, ternyata banyak riak-riak yang tak kunjung lebur oleh kekuatan seluruh mesin parpol sekalipun.

Sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan tentang haramnya warga negara di negeri ini mengambil langkah golongan putih (golput) atau secara sengaja tidak mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, oleh sebagian pihak dianggap sebagai intervensi berlebihan. Padahal MUI sejatinya merupakan representasi akhir rujukan masyarakat. Siapa lagi sih, pihak yang paling layak dipercaya, didengar, dituruti, dan dikerjakan selain para ulama.

Langkah bijak MUI sebagai jawaban atas keluhan tim sukses parpol dan penyelenggara yang menghadapi fenomena masyarakat perkotaan maupun pedesaan yang cenderung “cuek” terhadap urgensi pemilu ditambah pernyataan beberapa tokoh publik secara vulgar yang menghasut agar masyarakat memboikot pemilu.

Demokrasi, kok mesti ditentang
“Ngapain ikut pemilu, buang-buang uang dan tenaga saja, demokrasi kan tak ada dalam Islam”, ujar teman saya menirukan ungkapan seorang aktivis yang mengaku pro syariat.
Memang, tak diragukan lagi, demokrasi lahir dari peradaban Yunani kuno yang identik dengan dunia barat.

Lalu, mengapa negara kita menganut paham demokrasi, padahal penduduknya mayoritas menganut ajaran Islam? Disinilah duduk permasalahannya, ya, karena negara ini masih tergantung, sistemnya terikat oleh struktur dan jaringan dunia. Bahkan sebagian negara donor dan penyumbang tetap, mensyaratkan penerapan demokrasi di Indonesia sebagai konsekuensinya.

Memang demokrasi membutuhkan banyak biaya, waktu, tenaga, bahkan menguras energi. Apalagi penerapan demokrasi langsung yang saat ini dijalankan di Indonesia sejak reformasi bergulir tahun 1998, cenderung melahirkan banyak raja baru, bukan memunculkan pemimpin sebagai pengayom dan pelayan rakyat.

Walaupun demokrasi bukan sistem Islam, tapi inilah sistem politik modern yang lebih dekat dengan Islam. Secara historis penjajahan Eropa atas Dunia Islam, munculnya penguasa-penguasa tiran, dan pemerintahan militer represif setelah kemerdekaan, telah mematikan potensi umat secara keseluruhan. Dan, negara-negara imperialis Barat secara sistematis membentuk dan mempertahankan pemerintahan militer di negara-negara Islam untuk tujuan tersebut. Maka, di atas wilayah geografi yang sangat luas di nusantara tercinta ini, dengan sumber daya alam yang sangat kaya, dan sumber daya manusia yang sangat banyak, kaum muslimin menjadi masyarakat paling miskin, paling bodoh, dan paling terbelakang di dunia.

Berangkat dari titik temu pada konsep partisipasi antara Islam dan demokrasi serta persoalan historis dari potensi umat yang tidak terberdayakan, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pintu masuk bagi dakwah untuk memberdayakan umat, kemudian melibatkannya dalam mengelola negaranya sendiri, lalu pada akhirnya memberinya mandat untuk memimpin kembali dirinya sendiri.

Selama 10 tahun rasanya cukup untuk mengakhiri sistem multipartai yang memberatkan anggaran dan sedikit mengganggu roda perekonomian serta interaksi horizontal masyarakat. Disahkannya UU Pilpres yang baru dengan ketetapan 20 % kursi di parlemen atau 25 % perolehan suara nasional parpol untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri. Ditambah, diterapkannya Parlementary Treshold atau ambang batas perolehan suara minimal parpol 2,5 % suara nasional untuk menempatkan wakilnya di DPR-RI sebagai jawabannya.

Pada akhirnya yang diharapkan dari masyarakat maupun penyelenggara adalah lahirnya parpol yang memiliki identitas kuat, visioner, struktur yang mengakar, dan didukung oleh mayoritas masyarakat. Seperti layaknya jumlah partai yang bersaing di negara-negara maju di mana negara donor berada.

Mari songsong pemilu
Tak ada alasan lagi untuk tidak mensukseskan pemilu. Ajang pemilu sebagai kesempatan untuk menunjukkan siapa yang terbaik dalam bersaing merebut kepercayaan masyarakat dan bagian dari strategi menggapai cita-cita mulia mengangkat harkat dan martabat hidup orang banyak.

Meminjam pernyataan Dr. Yusuf Al-Qardhawi, “Kalau saja para penguasa tiran yang bercokol di panggung kekuasaan di negara-negara Islam itu, mau membiarkan kita bekerja membangun umat secara tenang dan aman, tanpa tekanan dan gangguan keamanan, maka kita mungkin hanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk mengembalikan kejayaan Islam.”

Jika masih ada tekanan dari berbagai pihak yang berusaha menggagalkan atau merusak proses penyelenggaraan hendaknya diantisipasi secara dini dan berusaha memberikan informasi kepada pihak yang berwenang.

Bagi inisiator atau yang berpaham bahwa pemilu adalah bagian dari demokrasi yang tak diperkenankan untuk sekiranya menahan diri sementara waktu hingga pemilu terselenggara dan tidak mencampuri serta terus menerus meneror masyarakat yang belum paham filosofinya. (dea)

Related Post

Humas PI

“Menuju Era Dakwah Tanpa Batas” ~~Kantor Sekretariat Galeri Dakwah Percikan Iman @Ruko Komplek Kurdi Regency No.33A Inhoftank Bandung 40235 Telp.022-8888 506640235 | 08112216667 | info@percikaniman.org

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *