Berbicara mengenai golongan putih (golput) nampaknya terus menjadi sesuatu yang menarik. Pengamat politik senior Prof. Dr. Asep Warlan Yusuif, S.H,MH, mengatakan, potensi masyarakat yang tidak akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009 ini diperkirakan akan mengalami peningkatan cukup tajam.

Menurutnya. pada pemilu tahun 2004 lalu, jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 30 persen. Jumlah tersebut meningkat sebesar 40 persen dalam pemilihan kepala daerah tahun 2008 dan diprediksi akan terus membengkak hingga 50 persen pada pemilu eksekutif serta legislatif tahun 2009 ini.

“Golput sendiri bisa terjadi dengan berbagai alasan seperti, tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), masyarakat apatis (memilih ataupun tidak hasilnya sama saja), terhalang oleh kegiatan tertentu atau karena sikap politik dan ideologi yang diyakininya,” jelasnya.
Asep menambahkan, kita tidak perlu golput, karena memilih adalah hak yang harus digunakan dalam menentukan pemimpin di masa depan. Memilih juga dianggap penting karena dikhawatirkan jika kita tidak memilih maka orang yang terpilih adalah orang-orang yang berbahaya (politisi busuk), yang bisa merugikan kepentingan Negara maupun bangsa.

“Hak yang kita miliki harus digandengkan dengan tanggung jawab, artinya tanggung jawab kita sebagai warga Negara-sebagai seorang muslim, maka kalau hak itu tidak kita gunakan boleh jadi kita rugi,” tuturnya.

Secara rasional kalau golput benar-benar terjadi dan sebagian besar peserta golput berasal dari kalangan umat Islam, Asep mengungkapkan hal tersebut akan merugikan Islam sendiri (dalam arti ketatanegaraan). “Sebaiknya gunakan hak pilih kita untuk memilih calon-calon yang diharapkan sesuai dengan aspirasi umat Islam,” tandasnya.
Menurutnya, persoalan golput perlu diantisipasi melalui berbagai pendekatan terutama, melalui upaya sosialisasi yang efektif, mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terutama partai politik, pemerintah daerah, mahasiswa, dan menyederhanakan prosedurnya supaya masyarakat tidak dibingungkan.


Pandangan terhadap Demokrasi

Berbicara lebih lanjut, Asep memaparkan sistem demokrasi merupakan mekanisme atau prosedur dalam menentukan calon pemimpin. Dalam sistem ketatanegaraan saat ini, demokrasi dipandang cukup ideal di banding sistem diktator dan yang menindas rakyat. “Demokrasi mengedepankan pilihan dan partisipasi publik secara nyata, jika pilihan dilakukan dengan tepat maka diharapkan hasilnya pun akan benar,” ungkapnya.
Menurutnya, pemilihan dalam demokrasi sebenarnya menghargai eksistensi dan hak setiap orang atau individu, tak terkecuali professor maupun yang buta huruf. Hal sama juga diajarkan dalam Islam, Islam menghargai individu, menghargai kolektivitas dan juga menghargai prosesnya.
Pemilu merupakan momen penting yang harus mendapatkan perhatian serius. Asep menekankan, pemerintah harus betul-betul mendorong agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dan menyediakan berbagai kebutuhan pemilu dengan sebaik-baiknya. Hal itu perlu ditunjang oleh peran ulama untuk mengajak umat muslim dalam menggunakan hak pilihnya terhadap calon yang betul-betul menyuarakan kepentinghan Islam.
Supaya semua berjalan seimbang, diharapkan partisipasi masyarakat pun harus lebih baik. “Masyarakat jangan malas dan jangan terlalu banyak dicekoki dengan beragam kebingunangan, bertanyalah pada orang-orang yang tepat, sehingga kita bisa menggunakan hak pilih dengan benar,” pungkasnya.(Sunaryo Sarwoko)

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H
Pengamat Politik